Membeli rumah melalui developer saat ini menjadi pilihan banyak orang, selain tidak mudah membangun rumah sendiri karena harga tanah yang semakin mahal, juga dikarenakan pihak pengembang menawarkan beragam kemudahan seperti, kawasan yang sudah jadi atau sangat prospek untuk berkembang di masa mendatang, pengurusan perizinan legalitas yang semuanya ditangani oleh developer, penanganan pembangunan rumah dari nol sampai rumah siap huni, pemasangan instalasi-instalasi seperti jaringan listrik dan saluran air, hingga tersedianya fasilitas kerjasama kredit dengan pihak Bank.

Developer yang memiliki reputasi baik akan menangani proyek-proyeknya secara professional, bahkan ketika serah terima unit terlambat dari jadwal karena sesuatu hal, maka developer perumahan yang amanah akan menyediakan kompensasi yang adil sesuai keterlambatan tersebut. Hal-hal yang telah disebutkan diatas memang sangat membantu bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi sehingga membeli rumah melalui developer menjadi pilihan praktis dan mudah.

Sebagai konsumen Anda tetap wajib memahami sejumlah hal saat akan membeli properti residensial melalui developer, hal ini agar jalan Anda dalam mewujudkan rumah tidak dibayangi rasa was-was. Adapun 4 tahap tolok ukur dari proyek developer yang perlu diketahui calon pembeli dimana pada prinsipnya proyek yang dipasarkan tersebut harus bersinggungan dengan peraturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, menteri dan daerah kawasan proyek tersebut dibangun, yakni mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. Tahap Perizinan

Pada tahap perizinan ini pihak developer akan memenuhi 7 perizinan sebagai syarat legalitas dari proyek yang akan dibangunnya yaitu meliputi:

  1. Izin Prinsip

Perizinan ini dikeluarkan oleh pihak Bappeda (Badan Perencanaan Pembanguna Daerah). Izin Prinsip memuat hal persetujuan prinsip bahwa lokasi yang diajukan tersebut disetujui atau diberi izin untuk  didirikan bangunan atau perumahan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

  • Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)

Syarat Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) terdapat dalam Izin Prinsip. IPT atau didaerah disebut sebagai Izin Perubahan Tanah/Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT), termasuk penggunaan tanah dari pekarangan menjadi perumahan yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan nasional (BPN)

  • Izin Site Plan

Izin Site Plan adalah syarat yang harus dilampirkan dalam Izin Prinsip dan izin site plan ini diterbitkan dan wajih disahkan oleh Dinas Kimpraswil (Pemukiman, Prasarana, dan Sarana Wilayah).

  • Izin Pell Banjir

Izin Pell Banjir ini terkait dengan rekomendasi ketinggian lokasi kawasan dari titik tertinggi banjir rata-rata di daerah tersebut dan perizinan ini dikeluarkan oleh Dinas Kimpraswil.

  • Izin Pengeringan

Perizinan pengeringan ini ditujukan apabila lokasi perumahan yang akan dibangun bersertifikat sawah, meskipun fisik sawah sudah berupa pekarangan. Izin pengeringan ini diterbitkan oleh dinas pertanian setempat.

  • Izin Ketinggian Bangunan

Izin Ketinggian Bangunan dikeluarkan oleh pengelola bandara setempat, apabila pihak developer berencana melaksanakan proyek perumahannya di dekat area bandara sebagai landasan undar pesawat terbang. Hal ini dikarenakan  terdapat batas ketinggian bangunan untuk radius tertentu di kawasan wilayah bandara apalagi jika menjadi jalur lurus turunya pesawat.

  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan dibedakan menajdi dua yaitu IMB Induk dan IMB Pecah. Adapun prinsip dasar IMB Induk adalah IMB yang dikeluarkan untuk pemilik lahan induk, sedangkan IMB Pecah  adalah IMB yang telah diatasnamakan konsumen.

IMB dikeluarkan oleh Dinas Kimpraswil atau Dinas Cipta Karya atau Dinas Satu Atap bahkan bahkan kelurahan dan kecamatan setempat juga berwenang, namun peraturan dimasing-masing daerah dapat berbeda-beda.

  • Tahap Peninjauan Terhadap Prasarana yang sudah Tersedia

Hal ini menjadi indikator karena dengan prasarana yang tersedia dan memadai akan memberikan kenyamanan dalam akses dan mobilitas penghuni perumahan nantinya. Selain  itu prasarana yang mendukung dengan berbagai fasilitas dan amenitas, seperti rumah sakit, pasar, mesin ATM, supermarket merupakan fasilitas yang wajib ada dan dapat diakses dengan mudah.

  • Tahap Survey Terhadap Kondisi Tanah Matang

Langkah survey ini dimaksudkan untuk memastikan tanah matang dengan indikasi bahwa area pembangunan proyek perumahan telah berbentuk kavling-kavling tanah atau sudah berbentuk berupa unit rumah ketika ditawarkan kepada calon pembeli. Hal ini bertujuan agar pihak pembeli tidak perlu lagi melepaskan bagian hak tanahnya untuk dijadikan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos), melainkan benar-benar sudah terpatok dengan baik dan jelas. Salah satu ciri-ciri tanah matang yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan adalah transaksi dilakukan sudah dalam bentuk unit rumah.

  • Tahap Legalitas Sertifikat Tanah minimal SHGB/HGB Induk Atas Nama Developer

Dalam hal ini developer wajib memiliki hak atas tanah terlebih dahulu, maksudnya Hak Guna Bangunan dan telah bersertifikat.

Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diberikan atas nama pengembang biasanya disebut  sebagai Sertifikat Hak Guna Bangunan Induk, dimana agar perumahan dapat dijual maka sertifikat Hak Guna Bangunan Induk tersebut harus dipecah atas nama masing-masing pembeli (Hak Guna bangunan Pecahan) yang jangka waktunya sama dengan jangka waktu yang tertera pada serti8fikat Hak Guna Bangunan Induk.

Keempat point tolok ukur yang telah diuraikan diatas merupakan hal-hal yang wajib dipahami oleh calon pembeli, sehingga dapat meminimalisir kekhawatiran ketika hendak membeli aset rill yang akan memerlukan dana besar untuk mewujudkannya.

Semoga bermanfaat.

Categories: Info Shafwah

Shafwah Royal Property

Shafwah Royal Property

Pengembang Ruko & Perumahan Subsidi/Non Subsidi ยท Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Ponorogo dan Kupang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *