Bagi kebanyakan kaum awan yang baru berencana memiliki properti residensial, tentunya perlu memahami dokumen-dokumen apa saja yang wajib ada dalam jual beli properti hunian sebelum transaksi atau akad jual beli tersebut dilangsungkan. Hal ini dimaksudkan agar calon pembeli terhindar dari gagal paham bahwa kelengkapan dokumen ini sangatlah krusial bagi mereka saat membeli rumah yang tentunya merupakan transaksi keuangan yang mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperoleh aset riil tersebut.

Adapun kelengkapan dokumen atas pembelian properti residensial tersebut baik untuk rumah baru maupun rumah second pada umumnya adalah sama. Para developer yang professional akan mengurus dengan seksama terkait dokumen-dokumen yang menjadi setral legalitas terhadap proyek perumahan yang digarapnya, sehingga peta bisnis dan reputasi mereka dapat diapresiasi dengan baik oleh calon pembeli.

Berikut ini adalah 4 (empat) jenis dokumen yang wajib ada dalam jual beli properti residensial yang berlaku umum namun menjadi pondasi utama dan barometer dalam jual beli properti hunian yaitu:

Sertifikat Tanah dan Rumah (SHM atau SHGB)

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat hak kuasa penuh atas tanah dan bangunan, memiliki nilai dan kedudukan legalitas yang lebih kuat dan tinggi yang dapat dimiliki seseorang atas tanah, dengan masa berlaku seumur hidup dan dapat dipindahtangankan. SHM dapat dijadikan agunan (jaminan) dan disarankan untuk investasi jangka panjang.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah sertifikat yang memberikan kuasa pada bangunan tanpa tanah dan harus diperpanjang dalam kurun waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan kurun waktu paling lama 20 tahun. SHGB lebih beresiko menjadi beban hak tanggungan dan disarankan untuk investasi jangka pendek atau menengah.

Baik SHM maupun SHGB merupakan sertifikat yang harus dimiliki oleh para pembeli atau pemilik hunian. Tanpa dokumen ini maka dapat diibaratkan bahwa rumah tersebut sebagai hunian illegal.

Akta Jual Beli (AJB)

Akta Jual Beli (AJB) adalah akte otentik yang berlaku sah secara hukum negara melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris. Transaksi jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) tersebut adalah pengalihan hak dari pihak penjual atau pemilik kepada pihak pembeli sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Pertanian dan Agraria.

Dalam transaksi jual beli properti residensial tentunya melibatkan banyak pihak, karenanya guna memastikan kelancaran proses Anda dalam mendapatkan rumah , maka perlu dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Rumah (SPJB) pada awal transaksi sebagai tanda jadi dan selanjutnya ke tahap Akta Jual Beli (AJB) sebagai finalisasinya.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan Undang-undang Agraria No. 28 Tahun 2002 yang mengatur perihal bangunan, mensyaratkan bahwa untuk mendirikan bangunan di Indonesia diwajibkan memiliki Izin Mendirikan bangunan (IMB). IMB merupakan landasan legalitas yang sah dalam hal mendirikan yang peruntukannya dimulai dari jumlah lantai dan detail teknis yang menjadi lampirannya.

Adapun implikasi dari bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB) yakni:

  • Bangunan berpotensi untuk disegel oleh pihak berwenang.
  • Tidak dapat dilakukan pengajuan kredit kepada pihak Bank atas bangunan tersebut.
  • Kesulitan dalam pengurusan peningkatan status dari SHGB menjadi SHM.

Jadi dapat ditegaskan bahwa IMB menjadi dokumen penilaian bahwa bangunan yang diperjualbelikan atau yang akan dijadikan jaminan KPR telah dibangun sesuai peraturan, baik dari segi lokasi, seperti ruko diarea komersial maupun residensial (rumah) tersebut dibangun dilokasi yang diizinkan sebagai hunian.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan dokumen wajib yang harus tersedia saat Anda membeli rumah karena sebagai kelengkapan izin bahwa bangunan yang diperjualbelikan tersebut taat hukum dan sesuai dengan aturan pemerintah. PBB ini akan sangat diperlukan jika Anda berencana mengurus peningkatan status dari SHGB ke SHM serta saat Anda berniat menjual kembali properti hunian, dimana dokumen PBB ini menjadi dasar bagi pihak Notaris untuk menghitung Pajak Penjual dan Pajak Pembeli (BPHTB) berdasarkan NJOP yang tertera pada PBB tersebut.

Demikianlah 4 jenis dokumen yang wajib ada dalam jual beli properti residensial, semoga bermanfaat bagi Anda yang masih belum teredukasi atau baru pertama kami membeli rumah. Selamat mewujudkan rumah impian Anda dan pastikan legalitas dokumen rumah yang menjadi indikator legalitas aset riil atas hunian tersebut benar-benar tersedia.

Categories: Info Shafwah

Shafwah Royal Property

Shafwah Royal Property

Pengembang Ruko & Perumahan Subsidi/Non Subsidi ยท Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Ponorogo dan Kupang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *